​Soekarno Buka Suara, Dari Poros Jakarta-Peking, Hubungan dengan Barat, hingga Alasan Indonesia Keluar dari PBB

PEMALANG — Dalam sebuah wawancara eksklusif di Istana Merdeka pada tahun 1965, Presiden Soekarno menegaskan kembali posisi politik luar negeri Indonesia yang independen namun progresif. Di tengah sorotan dunia internasional terkait sikap politik Indonesia, Bung Karno menjawab berbagai isu krusial, mulai dari tuduhan kedekatan dengan Tiongkok (China), hubungan dengan negara-negara Barat, hingga alasan mendasar di balik keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

​
​Wawancara diawali dengan pertanyaan mengenai anggapan dunia bahwa Indonesia telah berpihak sangat erat kepada Tiongkok. Menjawab hal tersebut, Soekarno menegaskan bahwa Indonesia sejatinya berpihak pada seluruh kekuatan progresif dunia (New Emerging Forces).

​Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang sebagai gabungan dari negara-negara yang sama-sama memproklamasikan kemerdekaannya di sekitar tahun 1945.

​Menanggapi kekhawatiran bahwa Tiongkok memiliki ambisi imperialisme di Asia, Soekarno secara tegas menepis tuduhan tersebut. Ia menceritakan pengalamannya berdiskusi langsung dengan para pemimpin Tiongkok seperti Mao Zedong dan Zhou Enlai.

​Ia juga menyoroti sikap tegas Menteri Luar Negeri Tiongkok, Chen Yi, saat menyelesaikan isu keturunan Tiongkok di Indonesia. Saat itu, Chen Yi justru menyerahkan sepenuhnya tindakan hukum kepada pemerintah Indonesia jika ada keturunan Tiongkok yang melanggar aturan.

​"Selama kita tidak saling mengintervensi atau melakukan subversi satu sama lain, tidak akan ada benturan kepentingan antara Indonesia dan Tiongkok," ujar Soekarno.

​
​Meskipun dikenal keras menentang imperialisme dan kebijakan diplomasi AS, Soekarno menepis anggapan bahwa Indonesia memusuhi seluruh negara Barat. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dan bersahabat dengan beberapa negara Barat, seperti Belanda, Prancis, dan Italia. Bung Karno bahkan secara khusus menyebut hubungan serta komunikasinya yang harmonis dengan Presiden Prancis, Charles de Gaulle.

​
​Di bagian akhir wawancara, jurnalis mempertanyakan keputusan dramatis Indonesia untuk keluar dari PBB di tengah usianya yang ke-20—sebuah langkah yang dipertanyakan apakah bersifat impulsif atau emosional belaka.

​Bung Karno membantah keras anggapan bahwa keputusan tersebut diambil secara impulsif. Ia mengingatkan bahwa sejak pidatonya di Sidang Umum PBB tahun 1960 (To Build the World Anew), ia sudah mendesak perlunya reorganisasi PBB secara menyeluruh. Menurutnya, struktur PBB saat itu hanya mencerminkan peta politik dunia tahun 1945 dan tidak lagi merepresentasikan realitas konstelasi dunia baru, di mana banyak negara-negara baru di Asia dan Afrika telah lahir.

​Ia menyoroti perlunya perombakan pada Piagam PBB dan struktur Dewan Keamanan PBB. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan Indonesia kembali menjadi anggota PBB, Presiden Soekarno memberikan jawaban yang sangat tegas, ​"Ya, jika ada revisi pada Piagam PBB. Namun sebaliknya, kami tidak akan pernah kembali ke PBB sebelum adanya reorganisasi pada tubuh PBB," tegas Soekarno dalam sesi akhir wawancara.

(Eko B Art).

Sumber https://youtu.be/mfjXySVsz2U?si=nkwri3nOg-R19dI2.