Prof. Anhar Gonggong Soroti Darurat Pendidikan, Indonesia Emas 2045 Terancam Tanpa Pembenahan Literasi dan Guru
"Anda boleh mengatakan membuka tambang ini atau tambang itu untuk ekonomi, tetapi jika pendidikannya tidak berjalan dengan baik, maka hal lainnya tidak akan berarti apa-apa untuk menuju Indonesia Emas," tegas Prof. Anhar.
Sorotan Utama: Krisis Literasi hingga Isu Anggaran Daerah
Dalam paparannya, Prof. Anhar menggarisbawahi sejumlah persoalan krusial yang tengah melanda sistem pendidikan nasional:
-Rendahnya Tingkat Literasi Anak Sekolah
Prof. Anhar menyoroti fenomena memprihatinkan di mana masih ditemukan siswa tingkat SMP bahkan SMA yang belum lancar membaca. Maraknya paparan media sosial disebut turut mengikis minat baca anak-anak terhadap buku. Di tingkat regional, posisi literasi Indonesia masih tergolong paling rendah di Asia Tenggara.
-Infrastruktur Sekolah dan Distribusi Murid yang Rusak
Masalah fisik sekolah juga tak kunjung usai. Banyak fasilitas gedung sekolah di berbagai daerah yang rusak berat hingga terancam roboh tanpa penanganan cepat dari dinas terkait. Selain itu, terdapat pula ketimpangan pendaftaran siswa, seperti ditemukannya sekolah dasar di Jawa Tengah yang hanya mendapatkan tiga murid baru di kelas satu.
-Kualifikasi, Kesejahteraan, dan Pencetakan Guru
Pentingnya keberadaan guru yang terdidik secara khusus menjadi perhatian utama. Prof. Anhar menyayangkan penghapusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) secara menyeluruh yang dinilai mengurangi wadah khusus pencetakan tenaga pendidik berkualitas. Ia juga menyoroti masalah kesejahteraan guru honorer serta kekhawatiran pemerintah daerah (kabupaten/provinsi) yang mengeluhkan kekurangan anggaran untuk menggaji guru.
-Pemisahan Pendidikan dan Kebudayaan
Mengingat pemikiran tokoh pendidikan nasional seperti Daud Yusuf, Prof. Anhar menilai bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang sejatinya tidak dapat dipisahkan.
Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR
Prof. Anhar mengapresiasi berbagai terobosan seperti program Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar perhatian terhadap sekolah reguler di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terbengkalai.
Ia mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk segera berdiskusi dan mengambil tindakan nyata agar persoalan pendidikan, gaji guru, dan literasi tidak dianggap sebagai hal sepele.
"Ini hal yang penting. Bagaimana kita bisa melihat masa depan jika pendidikan kita tidak berjalan dengan baik hanya karena alasan biaya?" tutupnya.
(Eko B Art).
Comments
Post a Comment