Banyak Orang Tua Murid Di Tingkat Menengah Yang Terseok-seok Melunasi Biaya Tahunan Sekolah Anak-anak Mereka Menjelang Pembagian Rapor

PEMALANG — Mengapa setelah lebih dari delapan dekade merdeka dan bergonta-ganti nakhoda negara—mulai dari era Soekarno yang karismatik hingga kepemimpinan Prabowo Subianto saat ini—cita-cita luhur konstitusi untuk menciptakan rakyat yang cerdas dan sejahtera terasa masih jauh panggang dari api?

​Pertanyaan mendasar tersebut memantik sebuah diskusi kritis mengenai arah gerak dan masa depan Indonesia. Realitas sosial hari ini memperlihatkan jurang yang lebar antara teks ideal konstitusi dan potret keseharian masyarakat. Alih-alih mandiri secara ekonomi dan matang secara politik, bangsa ini dinilai tengah menghadapi krisis identitas yang sistemik.

​Demokrasi Kosmetik dan Kultur Feodal
​Secara filosofis, sengkarut pengelolaan negara ini berakar dari kegagalan proses transisi peradaban pasca-kolonial. Struktur pemerintahan Indonesia memang diadopsi dari barat dengan sistem republik dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Namun, adopsi institusional ini tidak dibarengi dengan transformasi kultural di tingkat masyarakat.

​Akibatnya, terjadi anomali sistemik: strukturnya demokrasi, tetapi kulturnya tetap feodal. Fenomena ini melanggengkan apa yang disebut sebagai demokrasi prosedural atau demokrasi ecek-ecek. Rakyat seolah-olah diberikan hak memilih di kotak suara, namun konfigurasi politik dan arah kebijakan negara sebenarnya telah ditentukan oleh segelintir elite. Siapa pun figur yang memenangkan kontestasi politik, garis besar kebijakan nasionalnya cenderung tidak mengalami perubahan yang substantif bagi nasib rakyat kecil.

​Jebakan Kapitalisme Global: Dari "Berdikari" Menjadi Negara Buruh
​Dilihat dari lini masa sejarah, titik balik penyimpangan arah bangsa ini dinilai mengkristal sejak tahun 1967 melalui pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) di awal era Orde Baru. Momen tersebut dinilai sebagai runtuhnya imajinasi kolektif bangsa untuk "berdikari" (berdiri di atas kaki sendiri) sebagaimana yang digaungkan oleh Bung Karno.

​Dalam peta kapitalisme global, posisi negara-negara di dunia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kuadrant:
​Negara CEO: Negara pemilik modal besar dan penguasa teknologi tinggi yang mendominasi pasar global (seperti Amerika Serikat).
​Negara Mandor (Manajer): Negara perantara yang mengatur operasional agar keuntungan tetap mengalir ke Negara CEO (seperti India).

​Negara Buruh: Negara yang memasok sumber daya alam (SDA) secara murah dengan upah tenaga kerja yang minim.
​Sejak pintu investasi dibuka lebar-lebar tanpa kontrol negosiasi yang berkeadilan, Indonesia terjebak dalam kualifikasi sebagai "Negara Buruh". Kekayaan alam diobral demi menopang kesejahteraan global, sementara para pengambil kebijakan di dalam negeri kerap kali hanya menikmati peran sekadar sebagai 'makelar' atau mandor dari kepentingan oligarki global tersebut.

​Krisis Identitas dan Mentalitas Inferior
​Kondisi ini bertahan lama karena adanya bentuk penjajahan gaya baru yang menyasar aspek mental, yakni inferioritas (perasaan minder secara kultural). Mentalitas inferior membuat masyarakat mengadopsi definisi kesejahteraan yang semu dan konsumtif dari Barat, serta kehilangan kemampuan mendefinisikan jati dirinya sendiri.

​Masyarakat mengalami disorientasi parah hingga sulit membedakan fungsi serta batas antara identitas bangsa, negara, pemerintah, hingga pejabat publik. Ketika definisi mendasar atas elemen-elemen negara ini kabur, maka ruang kosong tersebut dengan mudah disabotase oleh kepentingan luar yang memanfaatkan negara sebagai alat efektif untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri.

​Realitas Pahit di Akar Rumput
​Dampak nyata dari salah arahnya pengelolaan negara ini langsung dirasakan di sektor-sektor mendasar, seperti pendidikan. Di lapangan, pemenuhan janji pencerdasan kehidupan bangsa masih terbentur realitas finansial.

Banyak orang tua murid di tingkat menengah yang terseok-seok melunasi biaya tahunan sekolah anak-anak mereka. "Kasus tunggakan administrasi yang bahkan belum mencapai 50% menjelang pembagian rapor menjadi bukti sahih bahwa di balik narasi megah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan riil bagi masyarakat bawah masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat panjang bagi pemerintahan saat ini".

(Eko B Art).