Ketika Hak Eksklusif Masjid Milik Masyarakat Yang Didapat Dari Wakaf Diusik Oleh Segelintir Kelompok Untuk Kepentingan Kelompok

PEMALANG - Ketika masjid yang berstatus sebagai harta wakaf masyarakat diusik atau dikuasai oleh segelintir kelompok untuk kepentingan kelompoknya, tindakan tersebut secara hukum Islam maupun hukum negara (Indonesia) merupakan pelanggaran berat yang tidak dibenarkan.

Secara hukum, begitu ikrar wakaf diucapkan, kepemilikan pribadi atau kelompok atas harta tersebut terputus selamanya dan beralih menjadi milik umat (hak Allah) untuk kemaslahatan umum.

Melansir informasi berbasis data dari kajian Hukum, Berikut adalah tinjauan hukum serta langkah yang dapat ditempuh masyarakat jika hak eksklusif masjid publik diusik ;
1. Tinjauan Hukum Islam (Fikih)
Kewajiban Menjaga Amanah Wakif, Pengurus masjid (Nazhir) wajib mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukan awalnya (tujuan ibadah dan kesejahteraan umum jamaah), bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Keharaman Monopoli dan Penguasaan Sepihak, Menguasai masjid demi agenda pribadi atau kelompok dianggap sebagai bentuk kezaliman dan pengkhianatan amanah yang merusak nilai ibadah wakaf itu sendiri. Fikih menegaskan bahwa wakaf masjid harus melayani kepentingan umum kaum muslimin (amat al-muslimin), bukan individu atau golongan.

Tinjauan Hukum Negara (Undang-Undang RI), Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;
Larangan Mengubah Peruntukan, Harta benda wakaf dilarang dialihfungsikan atau disalahgunakan di luar tujuan ikrar wakaf tanpa persetujuan resmi dari otoritas terkait.

Potensi Sanksi Hukum ; Penyalahgunaan aset wakaf secara ilegal untuk kepentingan yang bertentangan dengan fungsi sosial-keagamaan dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Langkah Strategis bagi Masyarakat, Apabila konflik atau penguasaan sepihak terjadi, masyarakat dan jamaah dapat menempuh jalur-jalur legal berikut ;
-Musyawarah Mufakat, Mengadakan forum dialog terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, dan pengurus lama untuk mengingatkan kembali esensi ikrar wakaf masjid tersebut.
Mediasi melalui KUA dan BWI: Melaporkan permasalahan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat. BWI memiliki otoritas untuk menengahi sengketa wakaf dan mengevaluasi legalitas pengurus.

-Mekanisme Pergantian Pengurus (Nazhir), Jika segelintir kelompok yang mengusik tersebut adalah bagian dari pengurus yang tidak amanah, masyarakat memiliki hak untuk menempuh mekanisme penggantian Nazhir yang sah secara hukum dan organisasi.

-Jalur Hukum, Jika terjadi tindakan intimidasi, penguasaan fisik secara paksa, atau pemalsuan dokumen dokumen wakaf, perwakilan masyarakat dapat menempuh jalur hukum perdata maupun pidana ke pengadilan.

Penegasan tentang Keharaman Monopoli dan Penguasaan Sepihak, Menguasai masjid demi agenda pribadi atau kelompok dianggap sebagai bentuk kezaliman dan pengkhianatan amanah yang merusak nilai ibadah wakaf itu sendiri
Monopoli dan penguasaan masjid secara sepihak demi agenda pribadi atau kelompok adalah bentuk kezaliman dan pengkhianatan amanah (tasyarruf fidh-dhaman) yang merusak nilai ibadah wakaf. Masjid adalah milik umat (fardhu kifayah) yang didedikasikan sepenuhnya untuk kemaslahatan publik dan ibadah kepada Allah SWT, bukan aset pribadi atau alat politik praktis kelompok tertentu.
Berikut adalah tinjauan hukum Islam (Fikih) dan dampaknya terhadap esensi wakaf:

1. Pelanggaran Esensi Wakaf (Khianat al-Amanah)
Menyalahi Niat Pewakif (Waqif): Secara hukum fikih, pengelolaan barang wakaf harus sesuai dengan tujuan awal pewakif, yaitu untuk ibadah dan kemaslahatan seluruh umat Islam (li-maslahatil muslimin).
Pengkhianatan Pengurus (Nazhir): Pengurus masjid (takmir/nazhir) yang menyortir atau membatasi fasilitas masjid hanya untuk kelompoknya telah mengkhianati amanah Allah dan masyarakat.

2. Bentuk Kezaliman yang Nyata (Ghasab Khofiy)
Menghalangi Hak Orang Lain (Al-Man'u): Memonopoli masjid sama saja dengan menghalangi (men-shadd) hamba Allah lain untuk beribadah atau menuntut ilmu secara bebas. Allah SWT berfirman:"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya dan berusaha meruntuhkannya?" (QS. Al-Baqarah: 114).
Kezaliman Sosial: Mengubah fungsi sosial masjid menjadi sekat-sekat sektarian memicu perpecahan (furqah) di kalangan umat.

3. Dampak Buruk Penguasaan Sepihak
Hilangnya Keberkahan: Masjid yang dikuasai secara egois akan kehilangan ruh spiritualnya, sehingga jemaah merasa tidak nyaman dan menjauh.
Memicu Konflik Internal: Perebutan mimbar, fasilitas, dan pengaruh di dalam masjid sering kali menjadi akar keretakan ukhuwah Islamiyah di lingkungan sekitar.

(**Red).