​Blak-blakan Gus Dur, Dari Drama Pelengseran, Kebijakan Kontroversial, hingga Peluang Kembali Nyapres

PEMALANG — Presiden ke-4 Republik Indonesia, Almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, angkat bicara secara blak-blakan mengenai liku-liku masa pemerintahannya, dinamika pelengserannya dari Istana Negara, hingga alasan di balik sejumlah keputusan politiknya yang kontroversial.

Pelengseran yang Dianggap Melanggar Konstitusi, ​Gus Dur menegaskan bahwa pencopotannya dari kursi kepresidenan oleh MPR merupakan keputusan yang tidak sah secara hukum dan sarat dengan manuver politik belaka.
​Dua Sosok Kunci, Menurut Gus Dur, dua figur utama yang paling bertanggung jawab atas pelengserannya adalah Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri.

​Memilih Mengalah demi Bangsa, meskipun didukung oleh ratusan ribu massa yang siap datang ke Jakarta, Gus Dur memilih turun dari jabatan untuk mencegah terjadinya perang saudara dan pertumpahan darah.

​Memaafkan Tanpa Musuh, terkait hubungannya yang tetap harmonis dengan lawan-lawan politiknya pasca-pelengseran, Gus Dur menyatakan telah memaafkan semuanya namun tidak pernah melupakan peristiwanya. Ia menegaskan tidak menganggap siapa pun sebagai musuh politiknya.

​Klarifikasi Penampilan Celana Pendek dan Kaos Oblong, momen saat Gus Dur menyapa pendukungnya dari balkon Istana Negara menggunakan kaos oblong dan celana pendek kerap dinilai kurang elok oleh sebagian pihak. Menanggapi hal itu, Gus Dur menjelaskan bahwa penampilan santainya sengaja dilakukan demi mendinginkan suasana batin rakyat yang sedang memanas agar tidak memicu kerusuhan lebih lanjut.

​Alasan Pembubaran Deppsos dan Deppen, wawancara ini juga mengulas dua kebijakan paling kontroversial saat ia menjabat, yaitu pembubaran Departemen Sosial (Depsos) dan Departemen Penerangan (Deppen).

Tentang ​Departemen Sosial, Gus Dur mengibaratkan pembubaran Depsos karena praktik korupsi di dalamnya sudah sangat parah. "Tikusnya sudah menguasai lumbung," ujar Gus Dur menegaskan alasan pembubaran lembaga tersebut.

​Departemen Penerangan, Pembubaran Deppen dilakukan demi menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat yang diamanatkan oleh UUD 1945.
​Selain itu, Gus Dur meluruskan niatnya terkait usulan pencabutan TAP MPRS No. XXV/1966 (tentang larangan PKI). Menurutnya, upaya pengucilan terhadap mantan anggota PKI seharusnya bukan merupakan tugas negara.

​Ketika Menjawab Tudingan "Aji Mumpung" Kunjungan Luar Negeri, menanggapi kritik atas 80 kali kunjungan kerja ke luar negeri selama 20 bulan menjabat yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah, Gus Dur menepis tuduhan bahwa dirinya sekadar memanfaatkan fasilitas negara untuk jalan-jalan. Ia menegaskan bahwa diplomasi internasional tersebut krusial demi menjaga eksistensi dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

​Kesiapan Menghadapi Pemilu 2009, ​mengenai wacana pencalonan dirinya kembali pada Pemilu 2009, Gus Dur menyatakan siap maju jika diperintahkan oleh para kyai sesepuh, tanpa bergantung pada Tim Sukses maupun dana besar. Modal utamanya adalah dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat serta ribuan kyai kampung.

​Terkait hambatan aturan tes kesehatan fisik KPU yang sempat menjegal langkahnya, Gus Dur meyakini bahwa aturan tersebut melanggar konstitusi dan optimis memiliki solusinya sendiri.

​Dalam berbagai fakta dan pandangan yang diungkapkan oleh Gus Dur melengkapi khazanah perjalanan sejarah politik kekuasaan di Indonesia, yang patut dijadikan pelajaran penting bagi generasi mendatang.

(Eko B Art).